Malaka,Reformanews.com – Hari Lahir Pancasila tahun 2026 menjadi momen yang tak terlupakan bagi masyarakat Kabupaten Malaka. Di tengah khidmatnya upacara peringatan 1 Juni di Kota Ende, Flores, sebuah kebanggaan lahir dari pelosok Desa Biudukfoho, Kecamatan Rinhat.

Yoseph Vino Mario Talo, siswa kelas XI SMA Negeri Biudukfoho, dipercaya menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada upacara Hari Lahir Pancasila yang digelar di Ende, kota bersejarah tempat Soekarno pernah diasingkan dan merenungkan nilai-nilai yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia.

Kepercayaan yang diberikan kepada Yoseph bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga kebanggaan bagi keluarga, sekolah, masyarakat Biudukfoho, dan seluruh warga Malaka. Dari sebuah kampung di wilayah perbatasan, Yoseph membuktikan bahwa semangat, disiplin, dan kerja keras mampu mengantarkan anak daerah tampil dalam momentum penting bangsa.

Malaka,RFC – Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk merefleksikan kembali arah perjalanan negara. Namun, peringatan ini tidak cukup hanya diisi dengan seremoni dan slogan. Lebih dari itu, Pancasila harus menjadi kompas utama dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam membangun sistem ketatanegaraan yang selaras dengan cita-cita pendiri bangsa.

Dalam perspektif hukum tata negara, Pancasila bukan sekadar simbol ideologis, melainkan norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Karena itu, setiap kebijakan, peraturan perundang-undangan, hingga desain kelembagaan negara semestinya berakar dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila.

Namun, perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 menunjukkan adanya gejala disorientasi struktural. Berbagai dinamika politik dan hukum menghadirkan tantangan baru yang kerap menjauhkan praktik ketatanegaraan dari semangat demokrasi permusyawaratan yang menjadi ciri khas Pancasila. Kondisi ini terlihat dari munculnya tumpang tindih regulasi, inefisiensi birokrasi, hingga ketidakpastian hukum yang dipicu oleh ego sektoral antar-lembaga dan antar-level pemerintahan.

Oleh: Yohanis Kristianus Tampani
Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, STKIP Sinar Pancasila Malaka, NTT

MALAKA, Reformanews.com – Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa Pancasila lahir dari permenungan yang mendalam. Ketika Bung Karno diasingkan ke Ende, ia menggali, merenung, dan merumuskan nilai-nilai dasar negara di bawah pohon sukun bercabang lima yang menginspirasi lahirnya butir-butir Pancasila.

Dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan gagasan lima asas yang kemudian dinamai Pancasila. Namun, dalam proses perumusannya terjadi perdebatan panjang karena salah satu rumusan yang terdapat dalam Piagam Jakarta dinilai berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Piagam Jakarta yang memuat lima sila sebagai dasar negara kala itu mencantumkan frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada sila pertama yang kemudian dikenal sebagai “Tujuh Kata”. Rumusan tersebut menuai keberatan dari perwakilan golongan non-Islam di Indonesia Timur. Mereka menilai bahwa frasa tersebut hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dan berpotensi mengganggu persatuan bangsa yang sedang dibangun.