Jakarta, ReformaNews.com — Advokat Melkianus Conterius Seran menyoroti gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, perkara tersebut perlu dilihat tidak hanya dari substansi yang dipersoalkan, tetapi juga dari aspek hukum acara, kedudukan hukum Pemohon, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), serta waktu ketika persoalan tersebut diajukan.

Melkianus berpendapat, terdapat kemungkinan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan untuk tidak menerima atau menolak permohonan tersebut apabila setelah diperiksa ditemukan persoalan mendasar dalam konstruksi hukumnya.

Ia mengaitkan pandangannya dengan prinsip hukum Latin qui tacet consentire videtur, yang secara umum dapat dimaknai bahwa dalam konteks tertentu sikap diam dapat dipandang sebagai persetujuan.

“Kalau memang sejak awal persoalan pendidikan Gibran dianggap bermasalah secara hukum, pertanyaannya sederhana: mengapa persoalan tersebut baru dipersoalkan sekarang?” kata Melkianus.

Jakarta, ReformaNews.com — Persoalan mengenai pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan berkaitan dengan dalil para pemohon mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

ReformaNews.com menerima rilis pernyataan Advokat Muda Dominggus Ndun Maramba Djawa, S.H., melalui WhatsApp pada Senin, 28 September 2026, terkait perkembangan perkara tersebut.

Dominggus menilai persoalan itu harus ditempatkan terlebih dahulu sebagai persoalan hukum tata negara, bukan semata-mata sebagai pertarungan politik.

“Kalau yang dipersoalkan adalah pemenuhan syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka ukuran utamanya harus norma hukum, fakta administrasi, serta kewenangan lembaga yang memeriksa. Jangan sampai proses hukum kehilangan objektivitas karena sejak awal dibebani asumsi bahwa perkara tersebut merupakan manuver politik,” ujar Dominggus dalam rilis tersebut.

TTU, Reformanews.com – Penetapan Servasius Seko sebagai salah satu dari delapan tersangka dalam perkara yang tengah ditangani Polres Timor Tengah Utara (TTU) mendapat sorotan dari tim kuasa hukumnya. Mereka mempertanyakan dasar hukum dan kecukupan alat bukti yang digunakan penyidik, bahkan mendesak Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) turun tangan dengan memerintahkan dilaksanakannya Gelar Perkara Khusus.

Sorotan tersebut disampaikan kuasa hukum Servasius Seko, Januarius Min Tabati, S.H., pengacara muda asal Tun’noe–Biboki, alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang yang dikenal dengan sapaan “Tabati Ferox”.

Menurutnya, hingga saat ini penyidik belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai dua alat bukti yang menjadi dasar penetapan kliennya sebagai tersangka.

“Pertanyaan kami sederhana. Dua alat bukti apa yang menjadi dasar penyidik menetapkan klien kami, Servasius Seko, sebagai tersangka?” tegas Januarius dalam keterangan pers yang diterima Reformanews.com.