Banjarbaru, RFC – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Penegasan tersebut disampaikannya usai menghadiri peluncuran 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Senin (12/01/2026).

Peluncuran Sekolah Rakyat ini dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih, menandai langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada kelompok masyarakat paling rentan.

“Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memperoleh hak atas pendidikan yang layak,” ujar Wamen Ossy.

Ia menekankan bahwa program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu, yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan akibat faktor ekonomi dan sosial.

Hal ini disebabkan oleh lonjakan jumlah Kantor Pertanahan yang kini mampu melayani sertifikasi tanah elektronik untuk masyarakat.

Dalam keterangannya pada Selasa (10/09/2024) di Kota Surabaya, Menteri AHY menyatakan, “Saat saya pertama kali masuk ke kementerian ini, hanya ada sekitar 10 Kantor Pertanahan yang melayani Sertipikat Tanah Elektronik. Namun, saat ini sudah ada lebih dari 450 Kantor Pertanahan yang siap melayani masyarakat dengan sistem digital. Ini adalah peningkatan yang luar biasa dan sangat signifikan.”

Penerapan Sertipikat Tanah Elektronik membawa banyak manfaat, salah satunya adalah mempersempit ruang gerak mafia tanah. Dengan semua data pertanahan yang terekam secara digital, upaya manipulasi maupun duplikasi sertipikat tanah menjadi semakin sulit dilakukan.