KUPANG, RFC – Komitmen memperkuat tata ruang yang terintegrasi, profesional, dan mendukung percepatan investasi kembali ditegaskan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar Kanwil BPN NTT tersebut menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi antar pemangku kepentingan terkait mekanisme penilaian dan penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), sekaligus memperkuat kualitas layanan pertanahan dan tata ruang di daerah.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Dr. Fransiska Vivi Ganggas, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelaksanaan KKPR memiliki posisi strategis dalam mendukung iklim investasi dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Mengawali sambutannya, Fransiska Vivi Ganggas menyampaikan pantun yang menggambarkan semangat kolaborasi dan optimisme dalam membangun tata ruang yang tertata dan menyejahterakan masyarakat.

KUPANG, RFC – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan Fasilitasi Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Tahun 2026, Rabu (20/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan tata ruang dan mempercepat proses penerbitan KKPR di daerah.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat lantai III Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT itu dihadiri unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dinas teknis terkait, serta para pemangku kepentingan di bidang pertanahan dan penataan ruang.

Ketua Panitia Bimbingan Teknis KKPR Provinsi NTT, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi NTT, Ludgardis Blitanagy, S.Sos., dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.