Malaka, Reformanews.com — Proses perekrutan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat SMA/SMK di Kabupaten Malaka menuai sorotan tajam. Sejumlah guru dari berbagai sekolah menilai pelaksanaan seleksi tahun ini diduga tidak berjalan secara transparan, terutama terkait kuota peserta dan hasil akhir seleksi.

Sorotan tersebut mencuat setelah adanya keluhan dari Oktavian Maria Eviyanti Seran, guru dari SMKN Kletek Suai, Kecamatan Malaka Tengah. Ia mengaku kecewa dengan mekanisme seleksi yang dinilai tertutup dan minim informasi kepada pihak sekolah.

Menurutnya, salah satu persoalan utama adalah tidak adanya kejelasan terkait kuota penerimaan peserta dari masing-masing sekolah. Padahal, informasi tersebut dinilai penting agar sekolah dapat mempersiapkan siswa secara maksimal sejak awal.

“Seharusnya kuota untuk setiap SMA/SMK itu jelas, tetapi kami tidak pernah mengetahuinya. Dari SMKN Kletek Suai, kami mengirim 17 siswa, 11 gugur, tersisa 6 orang. Namun dari 6 itu tinggal 1, dan pada akhirnya yang satu itu pun dinyatakan tidak lolos,” ungkapnya kepada media di Betun, Rabu (29/04/2026).

MALAKA, RFC– Tim kuasa hukum yang terdiri dari Calon Dr.Rudolffus Talan,S.H,M.H ,Januarius Min Tabati, S.H., Jeremias Frids Bani, S.H., dan Luxiano De S.T.F Puay, S.H. Para advokad alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira ini menyoroti dugaan penyadapan percakapan dalam grup WhatsApp “Boti BerAdat” yang kemudian beredar dan dijadikan dasar membangun opini terhadap klien mereka.

Informasi tersebut disampaikan dalam rilis resmi tim kuasa hukum yang diterima Reformanews.com pada Senin, 9 Maret 2026 melalui pesan WhatsApp.

Dalam keterangannya, tim kuasa hukum mempertanyakan keabsahan bukti berupa tangkapan layar (screenshot) percakapan dalam grup WhatsApp yang beredar di media Suaratts.com dan disebut disebarkan oleh seorang pengacara bernama **Arman Tanono, S.H. bersama kliennya yang merupakan Kepala Desa Boti.

Menurut tim kuasa hukum, screenshot percakapan tersebut diduga diperoleh melalui cara yang tidak sah, yakni dengan mengambil atau menyadap percakapan dalam ruang komunikasi privat tanpa persetujuan para pihak yang berada dalam grup tersebut.