1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)
2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Kementerian Transmigrasi
5. Kementerian Perhubungan

“Ada lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini,” ujar AHY usai serah terima jabatan kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, dikutip dari Antara, Selasa (21/10).

Penataan Struktur dan Kantor Kemenko Infrastruktur

AHY menyebutkan bahwa pihaknya sedang mempelajari struktur dan otoritas dari lima kementerian tersebut. Ia menambahkan bahwa struktur dan kewenangan kementeriannya masih dalam tahap penyempurnaan.

Sementara itu, Kantor Kemenko Infrastruktur direncanakan akan menggunakan bekas gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) yang terletak di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. “Jadi nanti kantornya di tempat Pak Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dulu,” jelas AHY.

Dalam sambutannya, Menteri AHY menyatakan harapannya bahwa Istana Negara akan menjadi landasan strategis bagi kemajuan Indonesia. “Hari ini kita berbahagia dan bersejarah, bisa hadir dalam acara peresmian ini. Istana Negara di IKN diharapkan menjadi simbol menuju Indonesia yang semakin maju di abad 21,” ungkapnya.

Menteri AHY menegaskan pentingnya pemikiran dan langkah strategis yang akan diambil dari Istana Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ia percaya bahwa peresmian ini adalah awal dari pembangunan yang lebih besar dan pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN.

Dalam momen bersejarah tersebut, Menteri AHY juga menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik berupa Hak Pakai untuk Istana Negara dan Istana Garuda kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di hadapan Presiden Jokowi. Sertipikat ini mencakup luas area sebesar 56,87 hektare, menandai langkah penting dalam administrasi pertanahan yang modern.

Ia berharap para pejabat yang dilantik siap mengabdi pada bangsa Indonesia.

Kita juga harapkan untuk dapat terus memberikan dampak terbaik, tak hanya untuk Kementerian ATR/BPN, masing-masing satuan kerja dan pada akhirnya untuk masyarakat luas,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

“Selamat dan semoga sukses pada jabatan baru. Bapak/Ibu adalah orang-orang terpilih. Mudah-mudahan momentum ini menjadi semangat baru agar Bapak/Ibu bisa lebih sukses menjalankan tugas-tugas yang jadi amanahnya.

Menteri AHY berpesan kepada jajarannya untuk memiliki sikap dan tekad siap ditempatkan dan menunaikan amanah dengan penuh semangat dimanapun di Indonesia.

“Kementerian ATR/BPN akan terus maju, kita semakin melayani, dan kita semakin profesional dan mudah-mudahan membuat kita semakin terpercaya,” kata Menteri AHY di Aula PPSDM ATR/Kementerian BPN.

AHY Menegaskan, permasalahan pertanahan bermacam-macam jenisnya, mulai dari permasalahan kepastian hukum hak atas tanah, hingga permasalahan pembangunan dan infrastruktur.

Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh para tokoh masyarakat, jajaran pemerintah daerah, serta ribuan eks pejuang Timor Timur, yang menjadi penerima utama sertifikat tanah tersebut.

Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya tanah sebagai elemen fundamental dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Tanah adalah sesuatu yang hakiki; Kita lahir, hidup, dan mati di atas tanah. Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang baik menjadi faktor utama dalam mendorong pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Tanah adalah kunci kesejahteraan rakyat.,” ujar AHY dengan tegas.

Komitmen Penyelesaian Reforma Agraria

Program reforma agraria yang digalakkan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan hak atas tanah kepada masyarakat, terutama mereka yang terlibat dalam konflik agraria atau tidak memiliki kejelasan status kepemilikan tanah.

Hal itu disampaikan AHY yang juga Menteri Agraria dan Tata Wilayah/Kepala Badan Pertanahan Nasional, usai menghadiri sidang paripurna kabinet di Istana Garuda, ibu kota nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat. .

Ya, tentu Partai Demokrat dalam hal ini merupakan bagian integral dari perjuangan dan kemenangan Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 kemarin. Oleh karena itu, kita tentu berharap dapat ikut serta dalam pengawasan pemerintah ke depan. ” kata AHY.

Menurut AHY, Prabowo juga mempercayakan tugas pengawasan pemerintahan selanjutnya kepada keluarga besar Partai Demokrat.

“Termasuk saya tentunya harus siap menjalankan segala tugas yang akan diberikan kepadanya (Prabowo), karena bagi kami peran pemerintah di tingkat nasional adalah amanah dan kami juga harus mempertanggungjawabkannya. semaksimal mungkin”, jelasnya.

Ekshibisi yang berlangsung selama empat hari ini menghadirkan sejumlah perwakilan masyarakat hukum adat. Beberapa diantaranya adalah perwakilan masyarakat hukum adat Baduy, Kampung Naga, Dayak Iban Sungai Itik, Dayak Menua Kulan, Dayak Sami, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Mukim Siem, Mukim Seulimeum, Kota Sungai Penuh dan Desa Asah Duren.

“Kita sama-sama melihat ekshibisi atau pameran dari stakeholders untuk menyatukan visi dan semangat kita menyukseskan program registrasi tanah ulayat yang ada di Indonesia dan juga di ASEAN countries,” kata Menteri AHY dalam sambutannya.

Momen ini diharapkan menjadi kesempatan bagi masyarakat hukum adat Indonesia untuk bisa menunjukkan keberagaman budayanya. Hal ini juga menjadi salah satu cara Kementerian ATR/BPN di masing-masing daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membantu sosialisasi dan mendampingi pelaksanaan pendaftaran tanah adat.

Usai peresmian ekshibisi, Menteri AHY mengunjungi stand pameran di masing-masing daerah. Hal ini juga mendapat sambutan baik dari pertunjukan budaya suku Papua hingga Baduy. Saat berdialog dengan peserta, Menteri AHY melihat berbagai produk yang dihasilkan masing-masing suku.

Menteri AHY menutup ekshibisi dengan menandatangani lukisan yang merupakan cover sampul buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” yang ditulis oleh tim Direktorat Jenderal Penetapan dan Pendaftaran Hak danTanah (Ditjen PHPT).

Hal ini disampaikan usai acara Fun Run KAPTI-Agraria, di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta (STPN), Kabupaten Sleman, pada Minggu (09/01/2024).

“Per hari ini sekitar 117 juta bidang tanah yang telah didaftarkan PTSL secara nasional, dari target kita menyelesaikan sampai dengan akhir tahun 2024 ini 120 juta bidang tanah. Jadi bisa dikalkulasi sudah 97% dari target sampai dengan akhir tahun 2024,” Ungkap AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN optimistis target tersebut bisa tercapai dalam tiga bulan ke depan, meski proses pendaftaran tanah tidak selalu mudah dan memerlukan verifikasi menyeluruh. Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program PTSL untuk memperoleh kepastian hukum terkait hak atas tanahnya.

“Masyarakat punya kesadaran untuk mengikuti program PTSL tersebut agar masyarakat kita juga semua punya kepastian hukum atas tanah dengan memiliki sertipikat tanah yang asli, termasuk juga Sertipikat Tanah Elektroniknya,” ujar Menteri AHY.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) di Istana Negara Jakarta pada Jumat (30/08/2024).

Penghargaan ini diberikan oleh organisasi ketahanan pangan dan pertanian bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada negara-negara yang memiliki pengelolaan dan ketahanan pangan yang baik.