Selain membahas pencegahan pelanggaran politik, diskusi juga menyoroti persoalan data pemilih. Hilarius mengungkapkan terdapat sekitar 610 nama dalam daftar pemilih yang keberadaannya belum diketahui secara pasti.
“Data seperti ini perlu disikapi bersama. Bisa saja yang bersangkutan sudah meninggal dunia atau berpindah domisili. Karena itu diperlukan sinkronisasi data antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaka guna memastikan validasi dan pemutakhiran data pemilih berjalan maksimal.
Sementara itu, Ketua DPD NasDem Malaka Felix Bere Nahak menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, komunikasi terbuka antara penyelenggara pemilu dan partai politik menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
Media ini memperoleh keterangan dan rilis resmi kegiatan tersebut pada Rabu (25/2/2026).
Pertemuan itu diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus membangun koordinasi, meningkatkan partisipasi pemilih, serta memastikan proses demokrasi di Kabupaten Malaka berjalan transparan dan berkualitas menuju Pemilu 2029.
