Ferros mengingatkan, jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi pengawas pembangunan justru terseret dalam dugaan praktik jual-beli proyek, pengaturan pemenang tender maupun kolusi dengan kontraktor oleh oknum tertentu.
“Kalau pihak yang diharapkan mengawasi proyek justru diduga ikut bermain di dalamnya, lalu siapa yang akan mengawasi penggunaan uang rakyat? Karena itu, DPRD harus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat,” tegas Ferros.
Ia menegaskan, setiap dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan mekanisme hukum, bukan sekadar tuduhan.
Uang pembangunan adalah uang rakyat. DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap proyek dilaksanakan secara transparan, berkualitas, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Belu.
