Oleh: DR. ACHMAD RUBAIE, SH, MH (Pengamat Hukum Ekonomi)

OPINI, RFC – Peluncuran dan pengembangan Kartu Kredit Indonesia (KKI) merupakan salah satu langkah strategis Indonesia dalam membangun kemandirian sistem pembayaran nasional. Kehadiran KKI tidak sekadar menghadirkan produk kartu kredit baru, tetapi memiliki dimensi yang lebih besar, yakni memperkuat kedaulatan ekonomi digital, efisiensi transaksi, perlindungan data, dan daya saing industri sistem pembayaran nasional.

Bank Indonesia mendefinisikan KKI sebagai instrumen pembayaran dengan fasilitas kredit yang diproses secara domestik melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). KKI pada awalnya dikembangkan bersama pemerintah dan industri sistem pembayaran untuk kebutuhan transaksi pemerintah, dengan tujuan antara lain menciptakan kemandirian nasional, menjaga kedaulatan data transaksi pemerintah, serta meningkatkan efisiensi biaya pemrosesan.

Perkembangan KKI menuju segmen ritel menunjukkan bahwa instrumen ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan transaksi pemerintah. KKI mulai diarahkan menjadi bagian dari ekosistem pembayaran masyarakat dan ekonomi digital Indonesia. Bank Indonesia juga mencatat bahwa implementasi dan akseptasi KKI terus diperluas, termasuk pengembangan fitur kartu kredit untuk memperluas penggunaan.

Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H., Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, Inisiator FKN-08.

Jakarta, RFC – Kedaulatan Indonesia tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui keberanian negara menguasai arah pembangunan, mengelola kekayaan alam, melindungi rakyat, serta berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Jalan menuju Indonesia yang berdaulat memang panjang, tetapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah meletakkan sejumlah fondasi penting melalui agenda swasembada pangan dan energi, hilirisasi, penguatan pendidikan, reformasi BUMN, serta penertiban pengelolaan sumber daya alam.

Arah tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang produksi penting dikuasai negara, dan bumi, air, serta kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 juga menegaskan prinsip demokrasi ekonomi, keadilan, keberlanjutan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.

Fondasi Kedaulatan

Kedaulatan negara harus hadir dalam enam bidang utama:

Oleh: Adi Rianghepat – Advokat/Anggota Aji Kupang nonaktif

OPINI, RFC – Ada saat-saat ketika sebuah organisasi diuji bukan karena musuh yang dihadapinya, melainkan karena keberanian menjaga jarak terhadap orang-orang yang dekat dengannya. Dalam dunia pers, jarak itu bernama independensi.

Pernyataan sikap Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) NTT dan AJI Kupang berjudul “Stop Pembodohan Publik! Tolak Jurnalisme Sampah dan Pemberitaan Pembunuhan Karakter” menimbulkan pertanyaan serius tentang batas antara solidaritas organisasi dan independensi profesi. Persoalannya bukan karena organisasi tersebut tidak boleh menyampaikan pendapat. Persoalannya adalah ketika pendapat itu menggunakan otoritas moral organisasi pers untk menyimpulkan fakta, menilai alat bukti, dan membangun pembelaan terhadap salah satu pihak dalam sengketa yang masih berlangsung.

Dalam The Elements of Journalism, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel mengingatkan bahwa kewajiban pertama jurnalisme adalah kepada kebenaran, sedangkan metode utama untk mencapainya adlah disiplin verifikasi. Kebenaran jurnalistik bukanlah hasil keyakinan, kedekatan, atau loyalitas organisasi, melainkan hasil dari proses pengujian informasi yang independen.

Alor, Reformanews.com – Ada sebuah cerita dari Alor yang layak direnungkan. Cerita ini bukan sekadar tentang kedatangan seorang menteri ke sebuah daerah, tetapi tentang bagaimana suara seorang mahasiswa dapat membuka perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan yang dirasakan masyarakat.

Namanya Adriano Panama, mahasiswa asal Alor yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro (Undip).

Dalam sebuah kesempatan ketika Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman berada di lingkungan Undip, Adriano menyampaikan persoalan yang dirasakan masyarakat di daerah asalnya, salah satunya mengenai harga beras di Alor yang dinilai mahal.

Aspirasi itu tidak berhenti sebagai percakapan.

Menteri Pertanian kemudian menyatakan akan datang langsung ke Alor untuk melihat kondisi di lapangan.

Janji tersebut akhirnya terwujud.

Pada 8 Agustus 2026, Menteri Pertanian datang ke Kabupaten Alor, didampingi Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma.

Mentan tidak hanya datang untuk mendengar laporan dari balik meja. Ia turun melihat kondisi pertanian, bertemu masyarakat, mendengarkan berbagai persoalan petani, serta melihat kebutuhan pembangunan sektor pertanian di daerah tersebut.

Malaka,ReformaNews.com – Ada satu pertanyaan mendasar yang patut diajukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia: apakah semua alat bukti harus dipandang memiliki kekuatan pembuktian yang sama ketika hakim menilai kebenaran suatu perkara?
Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan teknis hukum acara pidana. Ia menyentuh jantung keadilan pidana: bagaimana negara memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, logis, dan rasional.

Dalam hukum acara pidana, jenis alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak dapat menciptakan alat bukti di luar ketentuan hukum yang berlaku. Namun, persoalan yang lebih mendasar bukan terletak pada jenis alat bukti, melainkan pada bobot dan kualitas informasi yang dikandung oleh alat bukti tersebut.

Di sinilah saya berpandangan bahwa Indonesia membutuhkan sebuah konsep yang dapat disebut sebagai hierarki epistemik alat bukti.

Penulis : Afondi Nahak

BELU, RFC – Krisis kepemimpinan di Kabupaten Malaka tidak semata-mata berkaitan dengan kapasitas individu seorang pemimpin. Persoalan yang lebih mendasar adalah terputusnya hubungan antara kekuasaan dan amanah masyarakat. Ketika kekuasaan tidak lagi dijalankan sebagai tanggung jawab publik, melainkan sebagai instrumen kepentingan tertentu, maka kepercayaan masyarakat perlahan akan terkikis.

Dalam perspektif etika politik, kepemimpinan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Tuhan. Kekuasaan memperoleh legitimasi bukan hanya melalui proses demokrasi, tetapi juga melalui komitmen untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan pelayanan kepada rakyat.

Pemikiran Romo Franz Magnis-Suseno menegaskan bahwa tujuan kekuasaan adalah mewujudkan keadilan, melindungi martabat manusia, dan menjaga kehidupan demokrasi yang sehat. Ketika hukum dan keadilan dikesampingkan demi kepentingan tertentu, maka secara moral kepemimpinan telah kehilangan fondasinya, meskipun secara administratif pemerintahan tetap berjalan.

Kupang,Reformanews.com — Kisah tentang luka, penyesalan, dan kesempatan kedua kembali hadir dalam novel karya Frederikus Suni yang pertama kali tayang di Tafenpah.com.

Novel ini membawa pembaca masuk ke dalam perjalanan batin seorang perempuan bernama Sofya, yang harus menelan pahitnya pengkhianatan setelah mempercayakan hati dan masa depannya kepada seorang lelaki yang datang membawa cinta, tetapi pergi meninggalkan luka.

Awalnya, pertemuan mereka terjadi secara tak terduga di sebuah sudut kota Jakarta. Dalam suasana malam yang penuh gemerlap dan kebebasan, Sofya tak pernah menyangka bahwa lelaki yang ia temui malam itu akan menjadi awal dari kisah yang begitu rumit dalam hidupnya.

Apa yang bermula dari tatapan, percakapan, dan kedekatan singkat, perlahan berubah menjadi penyesalan yang panjang. Bagi Sofya, malam itu bukan sekadar kenangan, tetapi titik di mana hidupnya berubah dan meninggalkan jejak luka yang sulit dilupakan.

Hari-hari berlalu, tetapi rasa sakit itu tak benar-benar pergi. Ia tetap tinggal, tumbuh dalam diam, dan menjadi bagian dari perjalanan hidup Sofya.

Malaka,RFC – Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk merefleksikan kembali arah perjalanan negara. Namun, peringatan ini tidak cukup hanya diisi dengan seremoni dan slogan. Lebih dari itu, Pancasila harus menjadi kompas utama dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam membangun sistem ketatanegaraan yang selaras dengan cita-cita pendiri bangsa.

Dalam perspektif hukum tata negara, Pancasila bukan sekadar simbol ideologis, melainkan norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Karena itu, setiap kebijakan, peraturan perundang-undangan, hingga desain kelembagaan negara semestinya berakar dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila.

Namun, perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 menunjukkan adanya gejala disorientasi struktural. Berbagai dinamika politik dan hukum menghadirkan tantangan baru yang kerap menjauhkan praktik ketatanegaraan dari semangat demokrasi permusyawaratan yang menjadi ciri khas Pancasila. Kondisi ini terlihat dari munculnya tumpang tindih regulasi, inefisiensi birokrasi, hingga ketidakpastian hukum yang dipicu oleh ego sektoral antar-lembaga dan antar-level pemerintahan.

Oleh: Yohanis Kristianus Tampani
Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, STKIP Sinar Pancasila Malaka, NTT

MALAKA, Reformanews.com – Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa Pancasila lahir dari permenungan yang mendalam. Ketika Bung Karno diasingkan ke Ende, ia menggali, merenung, dan merumuskan nilai-nilai dasar negara di bawah pohon sukun bercabang lima yang menginspirasi lahirnya butir-butir Pancasila.

Dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan gagasan lima asas yang kemudian dinamai Pancasila. Namun, dalam proses perumusannya terjadi perdebatan panjang karena salah satu rumusan yang terdapat dalam Piagam Jakarta dinilai berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Piagam Jakarta yang memuat lima sila sebagai dasar negara kala itu mencantumkan frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada sila pertama yang kemudian dikenal sebagai “Tujuh Kata”. Rumusan tersebut menuai keberatan dari perwakilan golongan non-Islam di Indonesia Timur. Mereka menilai bahwa frasa tersebut hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dan berpotensi mengganggu persatuan bangsa yang sedang dibangun.

Oleh: Yoseph Paun S. Bataona, S.H., (Wartawan Senior) Sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTT

RFC, Kota Kupang – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-140 Kota Kupang sekaligus 30 tahun sebagai daerah otonom bukan hanya sebuah seremoni tahunan. Di balik upacara dan rangkaian kegiatan yang digelar, terdapat pesan penting yang disampaikan Christian Widodo: otonomi daerah harus dimaknai sebagai tanggung jawab publik, bukan sekadar kewenangan administratif.

Pesan ini terasa relevan, bahkan mendesak, di tengah dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks. Otonomi, sejak awal reformasi, digadang-gadang sebagai instrumen untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, serta mendorong inovasi daerah. Namun, dalam praktiknya, otonomi kerap terjebak pada tafsir sempit: sekadar pelimpahan kekuasaan dari pusat ke daerah.

Otonomi dan Makna Pelayanan Publik

Apa yang disampaikan Wali Kota Kupang sejatinya mengingatkan kembali pada esensi dasar otonomi: pelayanan publik. Ketika otonomi hanya dipahami sebagai kewenangan, maka yang muncul adalah orientasi kekuasaan. Namun ketika dimaknai sebagai tanggung jawab, maka orientasinya bergeser menjadi pelayanan.

Penulis : Adi Papa Jefrianto Bondi, SH., C.A.P.S

BELU, RFC – Minggu, 19 April 2026, mungkin terlihat sebagai satu hari biasa dalam kalender. Namun, bagi sebagian orang, hari itu adalah penanda dari sebuah langkah kecil yang sesungguhnya memiliki makna besar dalam perjalanan panjang pengabdian. Sebab sejarah tidak selalu lahir dari peristiwa megah, tetapi kerap tumbuh dari kerja-kerja sunyi, dari ruang kelas menuju masyarakat, dari gagasan menuju tindakan nyata.

Perjalanan itu dimulai dari bangku kuliah Strata Satu Hukum. Di fase awal tersebut, idealisme tumbuh bersama dinamika organisasi kampus, baik internal maupun eksternal. Dari ruang diskusi, forum advokasi, hingga aktivitas sosial, lahir pemahaman bahwa hukum bukan sekadar kumpulan pasal dalam buku tebal. Hukum hidup dalam perdebatan, negosiasi, keberanian menyampaikan pendapat, dan keberpihakan kepada kepentingan publik.

Pengalaman organisasi memberi pelajaran penting tentang kepemimpinan, keberanian bersuara, dan tanggung jawab sosial. Sementara ruang kelas membangun fondasi logika, metodologi, dan nalar kritis. Perpaduan keduanya menjadi modal penting untuk memahami bahwa profesi hukum sejatinya tidak cukup hanya cerdas secara akademik, tetapi juga harus peka terhadap realitas sosial.

Oleh: Yanuarius Bere Helo
Sekretaris SMSI Malaka

Malaka, Reformanews.com — Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai momentum mengenang perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan—tentang kesetaraan, pendidikan, dan kebebasan untuk hidup bermartabat.

Di berbagai tempat, perayaan digelar dengan penuh semangat. Anak-anak mengenakan kebaya, lomba-lomba diadakan, seminar diselenggarakan, dan media sosial dipenuhi ucapan selamat. Namun di balik gegap gempita tersebut, realitas pahit masih membayangi kehidupan banyak perempuan, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk Kabupaten Malaka.

Ironisnya, di saat semangat emansipasi terus digaungkan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi ancaman nyata. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi anak perempuan, hingga kekerasan psikologis terus terjadi dan menghantui kehidupan sehari-hari.

Penulis: Chelsea Olyvia silaban (Prodi Bimbingan dan konseling, FKIP Universitas Kristen Indonesia)

RFC, Career Anxiety (Kecemasan Karier) merupakan kondisi psikologis ketika individu merasa khawatir, takut, dan tidak tenang dalam menghadapi masa depan pekerjaannya. Kecemasan ini tidak hanya muncul sebagai pikiran biasa, tetapi juga dapat memengaruhi perasaan dan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan.

Menurut Jeffrey H. Greenhaus dan Gerald A. Callanan (2006), kecemasan karier muncul karena adanya ketidakpastian dalam dunia kerja serta kurangnya kesiapan individu dalam merencanakan masa depan. Mahasiswa sering kali merasa tertekan karena harus menentukan pilihan karier di tengah banyaknya pilihan dan tuntutan yang ada.

Dengan kata lain, career anxiety adalah bentuk kekhawatiran berlebihan terhadap masa depan karier yang dapat menghambat individu dalam bertindak dan mengambil keputusan.

Penyebab Career Anxiety

Kecemasan karier pada mahasiswa tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah ketidakpastian dunia kerja yang semakin kompleks dan kompetitif. Mahasiswa menyadari bahwa peluang kerja tidak selalu sebanding dengan jumlah lulusan, sehingga menimbulkan rasa takut akan kegagalan.

Penulis: Kerenhapukh Lovelyn Salakory (Prodi Bimbingan Konseling, Universitas Kristen Indonesia). Tugas Artikel BK Karier tentang Isu-Isu Karier

RFC, Perkembangan dunia kerja di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, khususnya di kalangan generasi muda. Transformasi digital, globalisasi, serta perubahan nilai dan gaya hidup telah membentuk pola karier yang berbeda dibandingkan dengan beberapa generasi sebelumnya. Saat ini, anak muda cenderung memilih jalur karier yang cenderung lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi global. Perkembangan teknologi digital pun turut ambil bagian dari perubahan besar yang terjadi dalam dunia kerja, khususnya bagi generasi muda di Indonesia. Pola karier yang sebelumnya cenderung stabil kini berubah menjadi lebih fleksibel dan dinamis.

Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya perubahan struktur ketenagakerjaan serta meningkatnya partisipasi tenaga kerja di sektor informal dan berbasis digital (BPS, 2025). Transformasi ini membuka peluang baru sekaligus menuntut kesiapan yang lebih tinggi dari para pencari kerja.

Penulis: Abdi Gume Jaya Gulo (Mahasiswa Prosi Bimbingan Konseling Karier, FKIP Universitas Kristen Indonesia)

Pendahuluan

RFC, Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam dunia kerja. Transformasi ini ditandai dengan munculnya teknologi digital, otomatisasi, serta pola kerja yang semakin fleksibel. Bagi mahasiswa sebagai calon tenaga kerja, perubahan ini menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi dengan kesiapan yang matang.

Dunia kerja saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Banyak pekerjaan lama mulai tergantikan, sementara jenis pekerjaan baru terus bermunculan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami perubahan ini agar dapat mempersiapkan diri dengan baik.

Transformasi Dunia Kerja di Era Digital

Salah satu perubahan paling signifikan dalam dunia kerja adalah digitalisasi. Hampir semua sektor kini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi telah menggantikan banyak pekerjaan rutin.

Penulis : Vincentius Novalino Saruksuk (Mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Kareier, FKIP Universitas Kristen Indonesiao)

Pendahuluan

RFC, Perencanaan karier merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam Perkembangan karier individu. Kecakapan dalam mengambil keputusan merupakan tujuan Utama dalam perencanaan karier yang harus ditempuh oleh setiap individu. Remaja sebagai Siswa di sekolah menengah, merupakan individu yang masih dalam tahap perkembangan dalam Merencanakan karier.

Secara umum dapat dikatakan bahwa masa remaja berawal dari usia 11 Sampai dengan akhir usia belasan yaitu sekitar 20 tahun ketika pertumbuhan fisik dan Perubahan lain berlangsung cepat, yang ditandai dengan ada perubahan baik secara biologis, Kognitif, maupun psikososial. Dalam perkembangan jasmani remaja juga sudah akil balig dan Melihat dari proses perkembangan karier seharusnya sudah memiliki kemampuan menentukan Pilihan karier untuk masa depan.

Saat ini masih banyak ditemui remaja yang mengalami kebimbangan, ketidaksiapan dan Stres dalam pembuatan keputusan karier. Kurang peduli terhadap karier, serta pilihan atas dasar Mengikuti teman jika terus dibiarkan akan mengakibatkan dampak negatif. Akibat dampak Negatif tersebut adalah, pemilihan studi lanjut secara asal, dan pemilihan kerja tidak sesuai Bakat, serta tanpa melihat kemampuan dalam diri individu akan menjerumuskan pada Kegagalan karier. Kemampuan siswa dalam merencanakan karier harus diawali dengan Kemampuan siswa dalam melakukan eksplorasi karier dari dalam dirinya. Eksplorasi karier Merupakan upaya untuk memahami karakteristik diri individu dan karakteristik lingkungan Karier dalam berbagai setting karier dan budaya di mana karier berada.