Reformanews.Com, Jakarta – Dalam pidato kunci yang disampaikan pada Asia Land Forum 2025 di Mercure Jakarta Batavia, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menyoroti tantangan besar dalam pengelolaan tanah di Asia dan bagaimana reforma agraria menjadi kunci menuju masa depan yang berkelanjutan dan adil. Forum ini mengusung tema “Securing Land Rights for a Sustainable and Equitable Future”, yang memfokuskan pembahasan pada pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan, serta pemenuhan hak atas tanah bagi masyarakat.
Tantangan Pengelolaan Tanah di Asia
Dalam sambutannya, Wamen Ossy menjelaskan bahwa masalah pengelolaan tanah di Asia sangat kompleks, dengan jumlah penduduk yang terus berkembang dan permintaan akan lahan yang semakin meningkat. “Tanah adalah sumber daya terbatas, dan ini sangat kontras dengan meningkatnya permintaan akan tanah untuk berbagai keperluan, termasuk pemukiman, pertanian, dan infrastruktur,” ujar Wamen Ossy.
Indonesia, yang memiliki luas wilayah sekitar 190 juta hektare, menghadapi tantangan besar terkait ketimpangan kepemilikan tanah, tumpang tindih pengelolaan, dan konflik agraria. “Saat ini, sekitar 120 juta hektare adalah kawasan hutan, sedangkan 70 juta hektare lainnya dikelola oleh kementerian kami. Meskipun hampir 80% dari tanah tersebut telah terdaftar dan tersertifikasi, masalah ketimpangan dan tumpang tindih pengelolaan tetap ada,” tambahnya.
