Kelembagaan tersebut diarahkan untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan hasil produksi masyarakat sekaligus memperkuat distribusi produk unggulan desa.
Sementara itu, penguatan UMKM dilakukan melalui pendampingan legalitas seperti Nomor Induk Berusaha, sertifikat halal, dan PIRT.
Tercatat 684 pendampingan legalitas produk telah dilakukan, disertai peningkatan kapasitas produksi, manajemen, pemasaran, pengemasan, dan sertifikasi kelas pasar.
Dengan rangkaian kebijakan tersebut, Melki ingin sektor produktif NTT tidak lagi hanya berorientasi pada produksi bahan mentah.
Pertanian harus terhubung dengan industri pengolahan. Peternakan harus memiliki pasar yang lebih luas. Hasil laut harus diolah sebelum dipasarkan. Produk desa harus memiliki identitas dan daya saing.
Bagi pemerintah provinsi, transformasi tersebut merupakan jalan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat.
