Dalam urusan pertanahan, kepastian proses dan waktu memiliki arti penting. Sertipikat tanah berkaitan langsung dengan kepastian hukum atas kepemilikan, transaksi jual beli, warisan, pembiayaan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, semakin lama proses administrasi berlangsung tanpa kepastian, semakin besar pula potensi ketidakpastian yang harus ditanggung masyarakat.
Melalui target 10 hari, Kementerian ATR/BPN mencoba mengubah orientasi pelayanan dari sekadar menyelesaikan berkas menjadi memberikan kepastian layanan yang dapat diukur.
Namun, target tersebut juga menuntut koordinasi yang kuat antarinstansi. Batas waktu 10 hari tidak hanya bergantung pada Kantor Pertanahan. Pemerintah daerah dan PPAT memiliki peran penting karena masing-masing memiliki batas waktu dalam rangkaian proses tersebut.
Jika salah satu tahapan mengalami hambatan, tujuan integrasi layanan berpotensi tidak tercapai secara optimal.
Karena itu, penerapan fiktif positif pada verifikasi BPHTB menjadi salah satu instrumen untuk memastikan proses tidak berhenti tanpa kepastian.
