Ia menilai, fenomena kantor kosong saat jam kerja bukan sekadar persoalan kedisiplinan aparatur, tetapi mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral para wakil rakyat terhadap masyarakat yang mereka wakili.
“Rakyat memilih mereka untuk bekerja dan memperjuangkan kepentingan publik, bukan untuk menikmati jabatan, fasilitas negara, dan gaji setiap bulan tanpa kehadiran nyata di tengah masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, Melfridus menilai DPRD Belu tidak boleh hanya muncul pada momen-momen tertentu, seperti rapat seremonial, agenda politik, atau ketika situasi publik sudah memanas.
“Menjadi wakil rakyat bukan pekerjaan paruh waktu. Jika hanya duduk nyaman di rumah sementara kantor DPRD kosong saat jam kerja, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan mereka menjalankan mandat rakyat,” katanya.
Menurutnya, di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Belu—mulai dari persoalan infrastruktur, ekonomi, hingga masalah sosial—kehadiran wakil rakyat seharusnya menjadi harapan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
