Selain persoalan legalitas SK, kepemimpinan Abdul Rahman juga dinilai gagal membangun konsolidasi, koordinasi dan harmonisasi internal. Akibatnya, roda organisasi berjalan tanpa arah yang jelas.
Lemahnya koordinasi membuat struktur kepengurusan berjalan liar dan tidak terkendali.
“Abdul Rahman telah gagal total memimpin PMII Madina. Hanya ada dua opsi terhormat baginya saat ini: segera mengundurkan diri atau dimakzulkan,” ujar Hambali.
Dia mempertegas,
jika PB PMII dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Sumatera Utara tidak segera mengambil alih kepengurusan dan mempercepat jadwal Konfercab paling lama akhir November 2026, ratusan kader mengancam akan menggelar aksi protes besar-besaran. Langkah tersebut akan diwujudkan melalui rapat pleno luar biasa guna melayangkan Mosi Tidak Percaya sekaligus mendesak pemecatan Abdul Rahman secara tidak hormat dari keanggotaan PMII.
