Menurutnya, kondisi tersebut membuat aparat desa harus bertahan selama berbulan-bulan tanpa menerima hak yang semestinya dibayarkan oleh pemerintah desa.
Anselmus berharap Pemerintah Desa Renrua segera menyelesaikan persoalan administrasi BUMDes agar pembayaran hak aparat desa tidak terus tertunda.
“Kami berharap persoalan ini segera diselesaikan. Jangan sampai aparat desa terus menjadi korban karena persoalan administrasi yang belum selesai,” katanya.
Persoalan BUMDes Renrua sendiri sebelumnya telah menjadi sorotan publik. Sebagaimana diberitakan Mediatihar.com pada 22 Februari 2026, Penjabat Kepala Desa Renrua, Alfridus Naben, mengakui adanya kelalaian dalam pengawasan unit usaha ayam petelur yang menyebabkan kematian massal ratusan ekor ayam.
Dalam pemberitaan tersebut, Alfridus menyatakan akan mengembalikan jumlah populasi ayam menjadi 350 ekor sesuai kondisi awal serta menyediakan pakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian tersebut.
