Dipaksa Mundur dari PKH, Warga Halimodok Tuding Pendamping PKH Bertindak Sewenang-wenang
BELU, RFC – Kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Halimodok, Kabupaten Belu, terungkap saat sejumlah warga memberikan keterangan langsung kepada media ini dalam sesi wawancara.
Dalam wawancara bersama Reformanews.com, salah satu penerima manfaat, Mama Agata Lawa, mengaku dirinya dipaksa menandatangani surat keterangan pengunduran diri dari program PKH dan bantuan sosial (bansos).
“Saya diminta tanda tangan surat pengunduran diri. Saat itu saya merasa terpaksa karena disuruh langsung oleh pendamping PKH,” ungkap Mama Agata kepada media ini.
Ia menjelaskan, alasan yang disampaikan pendamping PKH adalah karena dirinya dianggap sudah tidak layak menerima bantuan.
Pendamping menyebut Mama Agata telah memiliki mobil serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya telah terdaftar dalam data pusat sebagai keluarga mampu.
Namun, dalam wawancara tersebut, Mama Agata membantah keras pernyataan itu. Ia menegaskan bahwa mobil yang dimaksud bukan miliknya, melainkan milik saudaranya.
“Itu bukan mobil saya, itu milik saudara saya. Mereka beli pakai Kartu Keluarga mereka sendiri. Tapi kenapa NIK saya yang dijadikan alasan untuk memberhentikan saya?” jelasnya.
