“Kami juga meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap sistem penarikan retribusi di terminal. Dinas Perhubungan harus transparan agar dapat meminimalisir celah terjadinya pungli,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti belum adanya tanggapan serius dari pihak dinas perhubungan setelah beredarnya pemberitaan terkait dugaan pungutan liar tersebut.
“Sampai saat ini kami melihat belum ada tanggapan serius dari pihak Dinas Perhubungan terkait dugaan pungli yang terjadi di Terminal Tipe B Lolowa. Jangan sampai benar adanya praktik pungutan liar sehingga tidak ada respons dari pihak terkait,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, PMKRI juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengawasi praktik-praktik yang merugikan publik dan tidak membiarkan pungutan liar terus berlangsung.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersikap aktif. Jika menemukan pelanggaran atau praktik pungli, segera melaporkan kepada pihak berwajib agar bisa ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, media Reformanews.com masih berupaya mengonfirmasi pihak pengelola terminal maupun Pemerintah Provinsi NTT terkait dugaan pungutan liar yang dikeluhkan para sopir angkot tersebut.
